Pelaksanaan Musyawarah Desa Tologosari

DESATLOGOSARI.ID,- Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan desa serta memastikan program dan kegiatan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa Tlogosari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) pada Selasa, 16 September 2025, bertempat di Pendopo Balai Desa Tlogosari.

Musyawarah Desa tersebut membahas dua agenda strategis, yakni Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Tlogosari beserta jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Tiris.

Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan anggaran berjalan, guna memastikan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas desa yang muncul pada pertengahan tahun anggaran, sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Musyawarah Desa juga menyepakati Perubahan RPJM Desa, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Penyesuaian RPJM Desa dipandang perlu agar visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Tlogosari tetap relevan dengan dinamika pembangunan desa, serta sejalan dengan regulasi dan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Seluruh proses pembahasan dalam Musyawarah Desa dilaksanakan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan mencerminkan aspirasi masyarakat Desa Tlogosari.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Desa ini, Pemerintah Desa Tlogosari berharap perubahan APBDes dan RPJM Desa yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, terencana, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hbl/Red)